Bupati Kayong Utara, Citra Duani – dok. LPPL RKU
Rkufm.com – Bupati Kayong Utara, Citra Duani, mengatakan rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Kayong Utara di bandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat karena dipengaruhi oleh berbagai sektor yang saling berkaitan, yaitu sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi, Jum’at (17/9/21).
Citra menjelaskan, selain sektor pendidikan dan kesehatan, kenaikan IPM juga sangat dipengaruhi oleh sektor pembangunan di bidang ekonomi, seperti ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, meliputi jalan/jembatan, listrik, air bersih, sarana komunikasi, sarana transportasi darat, laut dan udara, ketersediaan kesempatan kerja, daya beli masyarakat, pendapatan perkapita, pengendalian inflasi, sandang, pangan, perumahan dan lain sebagainya.
Menurut Citra, menaikkan IPM secara signifikan bukan persoalan mudah seperti membalikkan telapak tangan.
“Untuk menaikkan IPM yang signifikan bukan bisa simsalabim, seperti membalikkan telapak tangan,” ujar Bupati Citra Duani di Sukadana, Rabu (15/9/21).
Sejak dilantik menjadi Bupati Kayong Utara 19 September 2018 lalu, Citra mengaku selalu serius dan konsisten dalam melaksanakan program pembangunan sesuai degan visi misi.
“Alhamdulillah sesuai data statistik IPM kita sejak tahun 2018 hingga 2020 kendatipun tidak meningkat signifikan tapi terus mengalami kenaikan. Tahun 2018 IPM kita diangka 61,82%, 2019 naik menjadi 62,66% di tahun 2020 meningkat lagi menjadi 62,68%,” katanya.
“Pengukuran IPM ini berdasar standar UNDP yg menggunakan tiga dimensi dasar yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup yang layak,” imbuh Citra.
Maka kata dia, dari segi pembagian kewenangan merupakan tanggung jawab bersama antara kabupaten/kota, provinsi dan Pemerintah Pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Citra juga menjelaskan kendala yang di hadapinya.
“Di sisi lain, kendala yang kita hadapi dalam mendongkrak IPM di KKU ini adalah, secara geografis dari jumlah luas wilayah sekitar 450.000 ha, 58% nya masuk kawasan taman nasional, hutan lindung dan cagar alam laut, hanya 42 persen lahan yang bisa di gunakan untuk lahan produktif,” jelasnya.
Hal ini, kata Citra, berimbas pada terbatasnya upaya peningkatan PAD.
“Dan di perparah dengan ditariknya kewenangan sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan serta kelautan dan perikanan, dimana sebagian merupakan pemerintah pusat dan sebagian lagi pemerintah Provinsi Kalbar,” tutupnya. (*)
