RKU FM – Bupati Kayong Utara Citra Duani, menyampaikan beberapa pesan dan harapannya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat saat momen penyerahan SK CPNS dan PPPK, saat Citra Duani di temui di Aula Istana Rakyat, Sukadana, Rabu 20/4/2022.

“Sampai tadi untuk mengambil Surat Keputusan (SK) PPPK terluntang-lantung dari Pulau Pelapis Meledang Karimata sampai 24 jam, naik kapal nelayan hampir tidak bisa kesini untuk mengambil SK karena terlambat, ini kondisi objektif yang perlu mendapat perhatian,” kata Citra Duani.

Untuk itu Citra Duani menyampaikan harapannya kepada Pemprov Kalimantan Barat, terutama untuk OPD terkait dan dinas terkait supaya turun memantau langsung, kondisi seperti Pulau Karimata.

[irp]

“Supaya tahu kondisi ini, nah sampai sekarang ini apa mereka tahu Dinas Pendidikan Provinsi, tahu bahwa di Pulau Karimata tidak ada SMA dari jaman penjajahan, bahkan dari Kementerian Pendidikan Nasional akan turun membentuk dan ikut berjuang akan hadir dirjennya, harapan pejabat dinas provinsi akan kita undang Dinas Pariwisata supaya tahu keadaan di Pulau Karimata,” jelas Citra Duani.

Sementara itu, Citra Duani juga mengatakan ada beberapa kebijakan dari Pemprov yang berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Kayong Utara.

“Ada kewenangan provinsi yang membuat pembangunan di Kabupaten Kayong Utara terhambat, salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kalo IPM Kayong Utara rendah, kondisi memang seperti itu, ada kewenangan provinsi yang sampai sekarang belum terpenuh,” Ucap Citra Duani.

[irp]

Disisi lain Citra Duani, juga mengatakan bahwa jika masalah yang memang menjadi kewenangan pemerintah daerah memang diakui, namun Citra Duani juga mengungkapkan penyebab IPM di Kayong Utara rendah,

“Tapi kalo SMA tidak ada di daerah kepulauan, yang IPM rendahkan di daerah kepulauan, karena biasanya tamatan SD, bahkan ada yang tidak tamat,” pungkas Citra Duani. (Tono)