RKU FM – Program kesehatan dan pendidikan gratis masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kayong Utara meski anggaran terbatas.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Daerah Kayong Utara, Tengku Rosihan Anwar mengatakan walaupun rendahnya kemampuan fiskal keuangan Kabupaten Kayong Utara, namun tetap berupaya menjalankan program kebutuhan masyarakat.
“Beberapa program yang menjadi komitmen pemerintah daerah saat ini adalah pendidikan dan kesehatan gratis. Sebagai contoh, pembiayaan BPJS Kesehatan saat ini sudah mencapai 20 milyar rupiah, dibandingkan dengan sebelum ada kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” kata Rosihan, Selasa, 30 Agustus 2022.
Ia menjelaskan, sebelum adanya program JKN, pemerintah daerah sudah memiliki program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang pendanaannya hanya sebesar 3 milyar rupiah, bahkan anggaran tersebut sering kali tidak habis.
“Selain itu, kewajiban Pemkab untuk memberikan dana kepada pemerintah desa, komitmen pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan kebijakan Dana Alokasi Khusus yang semakin ketat, membuat keuangan Pemkab masuk dalam kriteria sulit,” ujarnya.
Menurutnya, beberapa program ini yang menyebabkan Pemkab Kayong Utara agak sulit melakukan pembiayaan proyek dalam jumlah besar.
“Namun pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan pemerataan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat Kayong Utara, walaupun dengan segala keterbatasan,” tandas Rosihan.
Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas PUPR, Budi Utomo, pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kayong Utara melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sangat sedikit, namun pihaknya tak tinggal diam, tetap berusaha untuk mendapatkan dana lebih melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kami berupaya sekuat tenaga untuk mengakses dana-dana yang mungkin bisa diperoleh ke pemerintah pusat, sehingga komunikasi dilakukan baik jalur birokratis melalui kementerian terkait maupun jalur politik melalui anggota DPR RI, juga bagaimana mendapatkan porsi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi lebih besar, ini terus kami lakukan demi mengupayakan pembangunan infrastruktur di KKU,” ucap Budi.
Walaupun ditengah keterbatasan ini, menurut Budi, Pemkab Kayong Utara terus melakukan pembangunan di daerah-daerah, seperti pembangunan jembatan di Desa Dusun Besar, Puskesmas di Desa Padang, Telaga Arum, jalan antar desa, dan pembangunan prasarana pendidikan.
Sementara itu, Anggota DPRD KKU, Abdurrahman, menyatakan kecilnya anggaran yang ada dikarenakan proses pembangunan daerah yang ada saat ini belum optimal.
“Sebenarnya di awal pendirian Kabupaten Kayong Utara, Tim Pemekaran sudah memetakan potensi masing-masing kecamatan, misalnya Sukadana untuk pusat pemerintahan, Teluk Batang untuk daerah perdagangan, Kecamatan Seponti untuk daerah pertanian, Kecamatan Simpang Hilir untuk daerah perkebunan dan perdagangan serta Kecamatan Pulau Maya Karimata untuk daerah dengan potensi kelautan dan perikanan,” ungkap Abdurrahman.
Kondisi ini, lanjut Abdurrahman, diperparah kurangnya sinergisitas antara elemen yang ada untuk bahu membahu dalam mengatasi persoalan.
“Saat ini yang diperlukan adalah kerjasama yang efektif dan kolaboratif antar elemen untuk mengatasi persoalan tersebut, sehingga KKU dapat sejajar dengan kabupaten lainnya,” tegas dia. (kang/dji)
