RKU FM – Kepesertaan BPJS Kesehatan Kabupaten Kayong Utara mencapai 100%, dan menjadi satu-satunya kabupaten di Kalimantan Barat yang mencapai persentase tersebut. Prestasi ini mengantarkan Pemda Kayong Utara meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2024 dari BPJS Kesehatan.
Penghargaan berikan oleh Prof. Dr.Muhadjir Effendy, M.A.P kepada Bupati Kayong Drs Alfian, MM pada Kamis (8/8) di TMII, Jakarta. Penghargaan ini sebagai wujud apresiasi atas dukungan Kabupaten Kayong Utara dalam program JKN-KIS.
Menko PMK Prof Muhadjir Effendy menyampaikan, UHC merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan. Aspek ini harus adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial. Menko menyebut, pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang baik antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian/Lembaga dan seluruh pemerintah daerah.
“Sebanyak 33 Provinsi dan 452 Kabupaten/kota penerima UHC ini telah menunjukan dedikasi dan komitmen tinggi dalam mewujudkan UHC dengan cakupan perlindungan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) minimal 95% dari total penduduk,” kata Muhadjir.
Penghargaan UHC tahun 2024 ini menandai pencapaian Indonesia dalam menyediakan jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi warganya melalui Program JKN-KIS. Adapun program ini telah berlangsung selama satu dekade. Menko Muhadjir Effendy berharap, penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh di wilayahnya.
“Dengan adanya capaian UHC, penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan. Mari terus dukung optimalisasi pelaksanaan program JKN-KIS dengan menghadirkan layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan merata bagi seluruh rakyat,” ungkap Muhadjir
Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Alfian mengungkapkan apresiasinya terhadap penghargaan BPJS ini. Penghargaan ini menurutnya menjadi motivasi, tidak hanya dari pemerintah daerah tapi juga masyarakat. Alfian berharap, capaian kepesertaan BPJS Kesehatan hingga 100% ini merupakan kerja keras semua pihak.
“Dengan capaian kepesertaan yang maksimal, berarti masyarakat memiliki kejelasan terhadap jaminan kesehatan. Kita semua memiliki kewajiban bagaimana masyarakat dari masing-masing daerah difasilitasi untuk ikut dalam jaminan kesehatan. Hal itu berarti rakyat difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten Kayong utara hidup sejahtera dan sehat,” tutur Alfian.
Selain itu, kepada BPJS Kesehatan, Alfian berharap ada peningkatan kualitas pelayanan. Tidak hanya di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan rumah sakit saja, tapi bagi organisasi BPJS Kesehatan. Alfian ingin pelayanan tersebut semakin baik, mudah, dan jelas bagi masyarakat.
“Semoga saja BPJS juga memperhatikan pada aspek kultur masyarakatnya sendiri yang berbeda-beda, di dalam pola pendekatan dan pola komunikasinya. Saya mohon itu dihargai sehingga lebih memungkinkan pelayanan itu makin baik bagi masyarakat,” ungkap Alfian.
Menurut dia, pencapaian UHC 2024 ini, bukan sekadar angka statistik. Akan tetapi merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap individu mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Sebab, program JKN KIS ini didukung pula oleh Inpres No. 1 tahun 2022. Maka, untuk menjamin keberlangsungan program JKN, Presiden RI juga menginstruksikan 30 kementerian dan lembaga untuk mengambil langkah langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan sebagai optimalisasi program.
“Kami telah bersinergi dengan segenap OPD dalam mengoptimalkan penyelenggaraan program JKN, termasuk bersinergi dengan pihak swasta. Tentunya dalam memastikan terwujudnya perlindungan jaminan kesehatan seluruh penduduk sehingga kehadiran program JKN betul-betul dapat rasakan manfaatnya oleh masyarakat luas serta melindungi masyarakat dari kemiskinan,” ujar Alfian.
Dikesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, secara keseluruhan Indonesia mencapai UHC dalam waktu yang sangat cepat yaitu 10 tahun. Pencapaian ini, menurutnya sebagai bentuk upaya mewujudkan visi dan misi Presiden dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui penguatan perlindungan sosial. Targetnya, penguatan perlindungan sosial serta pencapaian JKN dapat mencapai angka 98%.
“Terima kasih kepada para Gubernur, walikota dan bupati mencapai 100% UHC. Tentu Bupati dan Walikota atas komitmennya yang sangat tinggi dalam mencapai UHC dan mengoptimalkan layanan program JKN di wilayah masing-masing,” kata Ali Ghufron.
Ghufron pun menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota yang telah mencapai cakupan UHC dan berkomitmen mendukung program JKN-KIS. Serta mendorong untuk memotivasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mencapai UHC dan mempertahankannya di tahun 2024.
Universal Health Coverage (UHC), lanjut dia merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial. Di Indonesia, UHC ini diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
“Pada 2024 ini, kepesertaan JKN yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 sedikitnya sebesar 98 persen dari total populasi. target UHC di Indonesia yang telah terwujud di atas 98 persen dari total penduduk, dengan lebih dari 275 juta jiwa terdaftar dalam Program JKN-KIS,” jelas Gufron. (Toing)
