KAHMI Kayong Utara Dorong Pemda Upayakan Dirikan Perguruan Tinggi

RKU FM – Keluarga Besar Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kayong Utara lakukan dialog bersama Penjabat (Pj) Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, bertempat di ruang rapat Bupati Kayong Utara pada Kamis 12 Oktober 2023.

Dialog tersebut dimoderatori Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kayong Utara, Jumadi dan diikuti sebanyak kurang lebih 20 alumni HMI Kayong Utara.

Dalam kesempatan itu, Koordinator Presidium Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kayong Utara, Ridwansyah mengucapkan terimakasih kepada Penjabat Bupati Kayong Utara atas berkenannya menerima audiensi Keluarga Besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kayong Utara.

Ia menyampaikan rekomendasi Musyawarah Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang berlangsung Bulan September 2022 diantaranya, mendorong pemerintah dan stakeholder untuk mengupayakan pendirian Perguruan Tinggi di Kayong Utara.

Selain itu, ia juga meminta agar melanjutkan program pendidikan dan kesehatan gratis dan mendorong Pemerintah Kabupaten Kayong Utara agar fokus pada infrastruktur di Kayong Utara.

Dikatakannya, Romi Wijaya yang juga menjabat Sekretaris Daerah definitive Kayong Utara saat itu dalam tanggapannya menyampaikan pendirian perguruan tinggi sebenarnya sudah lama digagas semenjak Bupati Kayong Utara Hildi Hamid.

“Namun ketika itu mengingat besaran anggaran yang dibutuhkan dan efisiensi anggaran maka di usulkan lebih membangun kerjasama dengan Perguruan Tinggi di berbagai daerah dalam program beasiswa bagi putra putri Kayong Utara, namun menurut Romi Wijaya dia bersepakat sebenarnya jika ada perguruan Tinggi di Kayong Utara akan membawa dampak yang sangat besar bagi perputaran ekonomi daerah Kayong Utara, perlu dicari langkah-langkah efektif dan efisien misalnya mendorong pendirian Kampus OSO di Kayong Utara,” terangnya.

Mengenai pendidikan dan kesehatan gratis, kata Ridwan menurut Romi Wijaya pemerintah memang perlu mengintervensi kedua bidang dasar ini karena merupakan tanggung jawab wajib bagi pemerintah. Namun, kedepan perlu dilakukan filter terhadap subsidi pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan subsidi pemerintah misalnya mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

Menyinggung tentang infrastruktur, Penjabat Bupati menyampaikan bahwa pembangunan adalah pilihan karena dihadapkan dengan keterbatasan anggaran sehingga perlu dipilih prioritas dalam pembangunan infrastruktur diperlukan data-data yang dapat diukur secara universal jika suatu pembangunan infrastruktur dilakukan dengan standar biaya pertimbangan ekonomi dan hal-hal lainnya.

“Dikarenakan pembangunan infrastruktur ini memerlukan pembiayaan yang besar maka perlu dilakukan secara selektif dan cermat dan asas prioritas menjadi suatu pertimbangan utama,” paparnya.

Sementara itu, perwakilan dari alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang berprofesi sebagai guru diwakili oleh Nurhasanah menyampaikan tentang tunjangan terpencil bagi guru, konflik antara guru dan orang tua mengenai sanksi murid, dan bagaimana sistem rotasi mutasi terutama bagi guru di daerah terpencil terluar seperti di kepulauan.

Kemudian, Akhmad Syafii selaku Sekretaris Camat Teluk Batang menyoroti masalah makin sempitnya lahan pertanian di Kecamatan Teluk Batang akibat beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Ia mengharapkan adanya intervensi langsung dari pemerintah daerah misal kemudahan pupuk, pestisida dan irigasi.

Dikesempatan lainnya, Ibnu Hajan yang juga bekerja selaku ASN di Kecamatan Simpang Hilir menyampaikan tentang bagaimana upaya mendapatkan bagi hasil bagi pemerintah daerah dari konsesi lahan oleh perusahan-perusahan tambang atau sawit yang beraktivitas di Kabupaten Kayong Utara.

Dalam tanggapannya, Penjabat Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya menyampaikan memang perlu perhatian bagi guru yang di daerah terpencil dengan skema mutasi dan rotasi terencana, mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Ia mengatakan memang untuk guru tidak dapat dipersamakan dengan ASN struktural karena ada komponen waktu kerja efektif, beban kerja dan komponen perhitungan lainnya, bahkan Kayong Utara sebenarnya lebih baik dalam jumlah pemberian TPP bagi guru yang belum sertifikasi.

Lebih lanjut, pihaknya juga berjanji akan mengkaji tunjang atau insentif bagi kepala sekolah dan mengenai konflik antara guru dan orang tua siswa berhubungan dengan sanksi.

“Memang kondisi saat ini dan dimasa lalu sangat berbeda pola didikan di masa lalu tidak jarang memberikan hukuman fisik ke siswa akan tetapi tidak dianggap masalah oleh orang tua di saat ini memang perlu disepakati formula tertentu mengenai sanksi mungkin bisa dilakukan pembahasan antara orang tua siswa dengan komite sekolah serta pihak guru,” jawab Pj Bupati.

Sedangkan, mengenai bagi hasil pengelolaan hutan memang ranahnya kementerian kehutanan sehingga daerah tidak bisa berbuat banyak namun dapat terus dibangun komunikasi yang intens dengan pihak perusahaan, misal CSR dan hal-hal lainnya yang bisa mengakomodir kebutuhan daerah.

Romi Wijaya mengakhiri diskusi dengan ucapan terimakasih atas saran dan masukan yang diberikan oleh KAHMI Kayong Utara, pihaknya memang sedang merancang diskusi lintas stakeholder untuk memutus batasan-batasan psikologi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dengan urun rembuk bersama diharapkan dapat membangun soliditas dan kekompakan dalam memajukan Kayong Utara.

Menurut Romi Wijaya bahwa dirinya sebagai Penjabat Bupati memiliki batasan-batasan kewenangan sehingga perlu dipahami semua pihak tentang peran dan fungsi yang dapat dilakukan oleh Penjabat Bupati.

“Namun tentu tidak juga membatasi ide-ide dan aksi-aksi kreatif bagi percepatan Pembangunan Kayong Utara,” ujarnya. (kang)

Baca informasi lainnya dari RKU FM di Google News

SIARAN LANGSUNG

TERBARU