RKU FM – Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Kayong Utara telah melaksanakan pertemuan evaluasi program Kesga (Kesehatan Keluarga) dan gizi masyarakat, bertempat di Aula Hotel Mahkota Kayong, Sukadana pada Kamis, 25 Agustus 2022.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan SPM (standar pelayanan minimal) dan penurunan stunting di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022.
Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kayong Utara melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan KB Kayong Utara, Susi Ariani menyampaikan bahwa standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara.
[irp]
Menurut Susi, SPM merupakan program kesehatan ibu dan anak yang telah dilaksanakan selama ini.
“Bertujuan untuk meningkatkan status derajat kesehatan ibu dan anak serta menurunkan AKI (angka kematian ibu) dan AKB (angka kematian bayi),” tuturnya.
Oleh karenanya, kata Susi, diperlukan upaya pengelolaan program kesehatan ibu dan anak yang bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak secara efektif dan efisien.
[irp]
Selain itu, masalah stunting juga menjadi perhatian Presiden RI Joko Widodo, dimana Pemerintah akan fokus untuk menurunkan jumlah kasus tersebut.
Hal ini berdasarkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Masalah stunting harus diselesaikan secara terintegrasi dengan lintas sektor,” tegas Susi.
[irp]
Kemudian, dikatakannya lagi, salah satu upaya strategis dalam rangka percepatan penurunan jumlah kematian ibu dan bayi serta penurunan kasus stunting adalah pemantapan manajemen kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat.
“Melalui pendekatan di masyarakat dan peningkatan program pelaksanaan kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat,” kata dia.
Untuk itu, dalam upaya pemantapan manajemen menurutnya, perlu dilakukan evaluasi pelayanan program.
[irp]
“Sebagai bahan untuk mawas diri dan perbaikan pelaksanaan program KIA,” ujar Susi Ariani.
Adapun metode pada pertemuan tersebut adalah penyampaian materi dan diskusi yang diikuti oleh 11 Puskesmas dan RSUD SMJ I, dengan jumlah 53 peserta yang terdiri dari Kepala Puskesmas, Bidan Desa, Bidan Puskesmas, Bidan Rumah Sakit, dan Tenaga Gizi Puskesmas. (Tono)
