RKU FM – Pada pemungutan suara untuk Pilkada 2024, masyarakat Indonesia akan mendapatkan surat suara yang telah didesain khusus sesuai dengan kategori pemilihan.
Setiap surat suara dilengkapi dengan karakteristik berbeda agar mudah dikenali oleh pemilih. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengenali surat suara yang sesuai dengan jenis pemilihan yang diikuti, seperti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan aturan mengenai desain surat suara Pilkada 2024 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1337 Tahun 2024. Keputusan ini mencakup segala hal terkait desain surat suara, ukuran, bahan yang digunakan, hingga elemen-elemen keamanan yang diterapkan.
Salah satu elemen penting dari desain surat suara adalah adanya tanda pengaman berupa mikroteks atau teks kecil yang tersembunyi untuk memastikan keaslian setiap surat suara.
Jenis kertas yang digunakan dalam pencetakan surat suara adalah Hout Vrij Schrijfpapier (HVS) dengan ketebalan 80 gram. Bahan kertas ini dipilih untuk menjamin kualitas cetakan yang baik sekaligus memudahkan pemilih saat mencoblos.
Selain itu, kertas HVS 80 gram juga memiliki tingkat ketahanan yang baik terhadap kelembaban, sehingga meminimalkan risiko kerusakan pada surat suara.
Setiap surat suara juga dilengkapi dengan latar belakang bendera merah putih yang berkibar pada foto pasangan calon. Hal ini dimaksudkan untuk menambahkan unsur identitas nasional pada surat suara, serta memperjelas tampilan pasangan calon agar lebih mudah dikenali oleh pemilih. Selain itu, di bagian atas surat suara juga tercantum logo Komisi Pemilihan Umum dan logo Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkat pemilihan yang berlangsung.
Ukuran surat suara bervariasi tergantung pada jumlah pasangan calon yang bersaing. KPU menetapkan ukuran yang fleksibel mulai dari 18×23 cm hingga 36×34,5 cm. Bentuk surat suara dapat berupa vertikal atau horizontal, menyesuaikan dengan tata letak foto dan nama pasangan calon di dalamnya. Fleksibilitas ini memungkinkan KPU untuk menyesuaikan desain surat suara agar tetap rapi dan mudah dibaca.
Selain itu, setiap surat suara diberi warna yang berbeda-beda untuk membedakan jenis pemilihan yang sedang dilakukan. Surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur akan berwarna merah marun, sementara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menggunakan warna biru muda. Untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, surat suara akan dicetak dengan warna hijau tosca.
Penerapan warna yang berbeda ini membantu pemilih dalam mengenali surat suara sesuai dengan pemilihan yang diikuti, sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan saat mencoblos.
Desain surat suara ini diharapkan dapat mempermudah pemilih dalam memahami tata cara pemungutan suara dan mengurangi risiko kesalahan dalam memilih pasangan calon.
Dengan desain yang informatif dan mudah dipahami, KPU berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 akan semakin meningkat. Hal ini sangat penting untuk mendukung terciptanya proses demokrasi yang lebih transparan dan partisipatif di Indonesia.
KPU juga memberikan perhatian khusus pada pemilih tunanetra dengan menyediakan alat bantu pemilihan khusus. Alat bantu ini didesain agar mudah digunakan oleh pemilih tunanetra, sehingga mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri.
Keberadaan alat bantu ini menunjukkan komitmen KPU untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali, dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala daerah.
Penerapan standar desain yang ketat dan penggunaan warna yang berbeda pada setiap surat suara diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam proses pencoblosan. Hal ini sejalan dengan tujuan KPU untuk menciptakan proses pemungutan suara yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Dengan demikian, hasil Pilkada 2024 diharapkan dapat mencerminkan aspirasi masyarakat secara akurat.
Melalui upaya-upaya ini, KPU berharap partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada 2024 akan semakin meningkat. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan memberikan legitimasi yang kuat terhadap hasil pemilihan dan mendukung keberlanjutan demokrasi di Indonesia.
Dengan demikian, diharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas sesuai harapan rakyat. (HRD)
